Intelejen Di Dalam Pemerintahan Islam

Pintu Ledeng TV - Intelejen Di Dalam Pemerintahan Islam

Intelejen Di Dalam Pemerintahan Islam

Pintu Ledeng TV – Intelijen, dalam bahasa Inggris intelligence, adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya,  bukan  detil  dan keakuratannya. Berbeda dengan “data”,  yang  berupa  informasi yang  akurat,  atau  “fakta”  yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. Intelijen kadang disebut  “data  aktif”  atau  “intelijen aktif”. Informasi ini biasanya mengenai rencana, keputusan, dan kegiatan suatu pihak yang penting untuk ditindaklanjuti, atau dianggap  berharga  dari  sudut pandang organisasi pengumpul intelijen.

Kata ‘intelijen’ juga sering digunakan untuk menyebut pelaku  pengumpul  informasi  ini, baik sebuah dinas intelijen maupun  seorang  agen.  Pada  dinas intelijen  dan  dinas  terkait  lainnya,  intelijen  merupakan  data aktif,  ditambah  dengan  proses dan hasil dari pengumpulan dan analisa data tersebut, yang terbentuk  oleh  jaringan  yang kohesif.

Informasi  yang  dikumpulkan bisa sulit untuk didapatkan, atau  bahkan  informasi  rahasia yang  didapatkan  dengan  spionase (memata-matai), atau dapat juga berupa informasi yang tersedia bebas, di surat kabar atau internet. Secara tradisional, pengumpulan data intelijen berupa pengumpulan informasi dari segala sumber, lalu penyimpanan dan pengurutan informasi tersebut, dan diperkirakan sebagian kecil dari yang terkumpul akan berguna kemudian. Hasil dari pengumpulan  intelijen  (produk), sumber  dan  metode  pengumpulannya  (tradecraft)  seringkali dirahasiakan.

Kegiatan intelijen ini dalam Alquran dan hadits disebut tajassus. Dalam bahasa Arab, istilah tajassus mempunyai  konotasi “memata-matai”, melakukan spionase, dan “mencoba mendapatkan  informasi  tentang”  (Munir Ba’albakki, al-Maurid, kata “tajassus”). Dalam istilah fikih, tajassus berarti  kegiatan  tafahush  al-akhbar, yaitu mencari, memonitor,  memeriksa,  menyelidiki, mengeksplorasi dan menyimpulkan informasi. Kegiatan tafahush al-akhbar disebut tajassus, ketika informasi  yang  ada,  baik  yang masih rahasia maupun terbuka, dikumpulkan, dimonitor, diperiksa, diselidiki untuk ditelaah dan disimpulkan.  Kegiatan  mencari, memonitor dan mengumpulkan informasi tidak disebut tajassus, jika  tidak  disertai  investigasi, telaah dan penyimpulan. Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh wartawan  (an-Nabhani,  as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz II, hal. 204).

Inilah  fakta  tajassus (intelijen). Mengenai hukum tajassus, dapat diklasifikasikan  berdasarkan sasaran yang dimata-matai. Jika yang menjadi sasaran adalah kaum Muslim, dan rakyat negara Khilafah,  maka  hukumnya  haram. Hal yang sama juga berlaku terhadap  Kafir  dzimmi,  yang menjadi rakyat negara Khilafah, maka  hukumnya  juga  haram. Namun, jika yang menjadi sasaran adalah kafir harbi, baik yang secara  nyata  memerangi  kaum Muslim  (harbi  fi’lan),  maupun yang tidak (harbi hukman), maka hukumnya  mubah  bagi  kaum Muslim, dan wajib bagi negara khilafah.  Keharaman  tersebut ditegaskan dalam Alquran (QS al-Hujurat: 12). Qatadah bertanya, “Tahukah kamu apa itu tajassus? Tajassus itu adalah aktivitas Anda memonitor dan mencari-cari aib saudara  Anda,  kemudian  Anda menelaah  rahasianya.”  (at-Tha-bari, Tafsir at-Thabari, Juz XXVI, hal. 85).

Karena  dalil “Wa  la  tajassasu”  tersebut  bersifat  umum, maka  keumumannya  meliputi pribadi, organisasi maupun negara, baik pelakunya rakyat maupun  negara.  Namun,  larangan tersebut dikecualikan dari Kafir harbi,  baik  fi’lan  maupun  hukman, karena Nabi pernah memerintahkan  Abdullah bin  Jahsy bersama delapan personel kaum Muhajirin  untuk  memata-matai pergerakan kaum kafir Quraisy, saat perang Badar (Badr ad-Din al-‘Aini,  ‘Umdatu  al-Qari,  Juz  II, hal.  24).  Dalam  kaidah  ushul dinyatakan, “Jika ada perbuatan yang diharamkan, kemudian dilanggar,  bahkan  diperintahkan oleh Nabi, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib.” Karena itu, melakukan tajassus terhadap kafir harbi hukumnya wajib bagi negara. Namun, mubah bagi kaum  Muslim,  karena  Nabi  saw. memberikan pilihan kepada delapan personel lain, selain Abdullah bin Jahsy, untuk tetap bersamanya atau tidak.

Negara khilafah pun mempunyai  Departemen  Keamanan Dalam Negeri (Dairah al-‘Amn ad-Dakhili) dan Departemen Perang (ad-Dairah  al-Harbiyyah)  yang menjalankan  tugas  dan  fungsi intelijen  tersebut.  Kafir  harbi hukman,  seperti  Kafir  Mu’ahid, yang  negaranya  terikat  perjanjian dengan khilafah, seperti duta,  atase  perdagangan  asing, atau kafir musta’min, yang masuk ke negara khilafah dengan visa untuk belajar Islam, ketika mereka  berada  di  wilayah  khilafah, maka tugas dan fungsi intelijen terhadap mereka dilakukan oleh Departemen  Keamanan  Dalam Negeri. Namun, terhadap mereka  yang  berada  di  luar  negeri, maka tugas dan fungsi intelijen terhadap mereka dilakukan oleh Departemen  Perang  (Hizb  ut-Tahrir,  Ajhizatu  ad-Daulah,  hal. 100-101).

Ini tugas dan fungsi intelijen  terhadap  kafir  harbi,  baik fi’lan  maupun  hukman.  Lalu bagaimana jika ada kafir dzimmi dan kaum Muslim yang menjalin hubungan  dengan  kafir  harbi, baik baik fi’lan maupun hukman, apakah  mereka  boleh  dimata-matai, dan siapa yang akan melakukan tugas dan fungsi tersebut?

Kafir  dzimmi  dan  kaum Muslim yang menjalin hubungan dengan mereka disebut ahl ar-riyab (orang-orang yang mengkhawatirkan).  Hukum  asal  memata-matai  mereka,  sebelum menjalin hubungan dengan kafir harbi,  kembali  kepada  hukum asal, yaitu haram. Namun, ketika ada  potensi  bahaya  dalam  hubungan  yang  dijalin  di  antara mereka, maka hukum memata-matainya pun mubah. Tugas dan fungsi intelijen terhadap mereka dijalankan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, jika hubungan antara mereka dengan kafir harbi, baik hukman maupun fi’lan tersebut dilakukan di wilayah  khilafah.  Namun,  jika  hubungan  tersebut  dilakukan  di luar negeri, maka fungsi dan tugas  tersebut  dijalankan  oleh Departemen  Perang  (Hizb  ut-Tahrir,  Ajhizatu  ad-Daulah,  hal. 100-101).

Hanya saja, tugas dan fungsi tersebut harus memenuhi dua syarat: Pertama, hendaknya hasil monitor Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Perang  terhadap  para  pejabat kafir  harbi  hukman,  atau  wakil mereka  menampakkan,  bahwa pertemuan  antara  mereka  dengan  individu-individu  rakyat negara khilafah, baik yang dilakukan di dalam wilayah negara khilafah atau di luar negeri, merupakan  sesuatu  yang  tidak lazim,  dan  tampak  mencolok. Kedua, hasil yang diperoleh oleh kedua departemen tersebut harus  disampaikan  kepada  qadhi hisbah,  dan  qadhi  hisbah  memandang,  bahwa  hubungan atau pertemuan tersebut membahayakan,  atau  berpotensi membahayakan Islam dan kaum Muslim (Hizb ut-Tahrir, Ajhizatu ad-Daulah, hal. 101).

Adapun  memata-matai orang Islam untuk kepentingan negara Kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan negeri kaum Muslim saat ini, maka hukumnya  haram.  Pelakunya akan dikenai sanksi ta’zir. Kasus seperti  ini  pernah  terjadi  pada zaman Nabi, ketika Hatib bin Abi Balta’ah  membocorkan  rahasia negara  Islam  kepada  pemuka kaum  kafir  Quraisy  di  Makkah. Hatib  pun  tertangkap  basah, namun Nabi tidak membunuhnya. Ini berbeda, jika pelakunya adalah kafir harbi, maka wajib dibunuh.  Namun,  jika  pelakunya kafir dzimmi, maka mereka bisa dibunuh, jika dalam klausul dzimmah  syarat  “tidak  melakukan tajassus”  tersebut  dijadikan  sebagai syarat. Jika tidak ada klausul seperti itu, maka dia hanya boleh dikenai sanksi ta’zir saja, sebagaimana warga negara yang Muslim  (an-Nabhani,  as-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, Juz II, hal. 207). Wallahu a’lam.[] KH Hafidz Abdurrahman

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply