Keharaman Pemimpin Kafir

Pintu Ledeng TV - Keharaman Pemimpin Kafir

Keharaman Pemimpin Kafir

Pintu Ledeng TV – Pro kontra pemimpin kafir menghebat sejak Ahok yang kafir mencalonkan diri kembali sebagai calon Gubernur DKI pada Pilkada serentak tahun depan (15/02/2017). Pro kontra ini semakin tajam setelah akhir September 2016 lalu di Kepulauan Seribu Ahok melakukan penistaan Al Qur`an dengan kalimatnya yang terkenal, “Jangan mau dibohongi pakai Al Māidah 51”.

Namun sebenarnya pro kontra tersebut hanya ada pada ranah realitas empirik, yaitu pro kontra yang muncul di media, khususnya di media sosial. Adapun pada ranah normatif, yaitu dalam kajian fiqih Islam, sebenarnya pro kontra itu tidak ada. Karena para ulama sepakat (ijmā’) bahwa orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin bagi umat Islam. Ibnu Hazm dalam hal ini menegaskan,”Para ulama sepakat bahwa kepemimpinan umat Islam (al imāmah) tidak dibolehkan bagi seorang perempuan, orang kafir, dan anak kecil.” [wa [i]ttafaqū anna al imāmah lā tajūzu limra`atin wa lā li kāfirin wa lā li ṣabiyyin]. (Ibnu Hazm, Marātibul Ijmā’, hlm. 208).

Tulisan ini bertujuan menjelaskan argumen-argumen yang digunakan untuk membolehkan pemimpin kafir dan memberikan kritik-kritik terhadap argumen-argumen tersebut.

Adanya Gubernur Non Muslim di Masa Khilafah?

Ada yang berargumen bahwa pemimpin kafir boleh, dengan alasan di masa Khilafah ‘Abbasiyah konon Khalifah Al Mutadhid Billah (berkuasa 279-290 H/892-902 M) pernah mengangkat seorang wali (kepala daerah) bernama ‘Umar bin Yusuf yang beragama Kristen di daerah Anbar di Irak.

Argumen ini tertolak dengan 2 (dua) alasan. Pertama, pengangkatan pemimpin kafir yang dilakukan Khalifah Al Mutadhid Billah itu jelas penyimpangan syariah (mukhalafat syar’iyyah). Sebab sebagaimana telah dikutip sebelumnya, ulama telah sepakat orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin bagi umat Islam. (Ibnu Hazm, Marātibul Ijmā’, hlm. 208). Maka dari itu, penyimpangan syariah tersebut harus dianggap sebagai kesalahan yang tak boleh diulangi lagi di masa datang, bukan malah dianggap standar ideal yang dapat dijadikan teladan atau model untuk kondisi sekarang.

Kedua, fakta sejarah tersebut tidak dapat menjadi dalil syariah bahwa pemimpin kafir boleh menurut ajaran Islam. Sebab fakta sejarah itu sendiri hanyalah fakta, bukan dalil syariah dalam Islam. Fakta sejarah justru merupakan objek yang perlu dinilai menurut kriteria dalil syariah (Al Quran dan As Sunnah), karena fakta sejarah kadang sesuai dengan ajaran Islam dan kadang tidak sesuai dengan Islam. Tidak setiap peristiwa sejarah itu pasti sesuai sesuai dengan ajaran Islam.

Fathi Osman dalam tulisannya The History of Islam : New Directions menegaskan jika seorang muslim mengkaji sejarah Islam (islamic history) maka dia harus berkomitmen terhadap Islam dan melakukan penilaian (assesment) terhadap fakta sejarah berdasarkan standar ajaran Islam. Mengapa? Menurut Fathi Osman, “since not everything which happened in the past or happens at present day on the Islamic scene can really be considered Islamic.” (karena tidak setiap peristiwa yang telah terjadi di masa lalu atau yang sedang terjadi saat ini yang terkait dengan Islam dapat benar-benar dianggap Islami). (Nur A. Fadhil Lubis [Ed], Introductory Reading on Islamic Studies, Medan: IAIN Press, 1998, hlm 99).

Klaim Bahwa Imam Mawardi Membolehkan Pemimpin Kafir?

Ada yang berargumen pemimpin kafir boleh, dengan alasan Imam Mawardi membolehkan seorang wazīr tanfīdz dijabat oleh seorang kafir dzimmi (warga negara non muslim).

Argumen ini tidak dapat diterima berdasarkan 3 (alasan) sbb; Pertama, memang benar Imam Mawardi membolehkan kafir dzimmi menjabat wazīr tanfīdz. (Imam Mawardi, Al Ahkām Al Sulthāniyyah, hlm.27). Tetapi ini tidak berarti mengangkat pemimpin kafir hukumnya boleh. Karena wazīr tanfīdz sebenarnya tidak mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan (al hukm). Wazīr tanfīdz hanyalah pembantu Imam (Khalifah) dalam urusan administrasi (idāri) saja, misalnya korespondensi antara Imam (Khalifah) dengan para gubernur (wāli). Yang mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan adalah wazīr tafwīdh, bukan wazīr tanfīdz. (Imam Mawardi, Al Ahkām Al Sulthāniyyah, hlm. 30-39).

Kedua, pendapat Imam Mawardi sendiri yang membolehkan kafir dzimmi menjadi wazīr tanfīdz telah mendapat bantahan dari ulama lain, seperti Imam Abu Ya’lā Al Farrā` dalam kitabnya Al Ahkām Al Sulthāniyyah hlm. 32 dan Imam Al Haramain Al Juwaini Al Syafi’i dalam kitabnya Ghiyātsul Umam hlm. 114. Ulama kontemporer yang juga membantah pendapat Imam Mawardi adalah Imam Taqiyuddin An Nabhani (w. 1977) dalam kitabnya Muqaddimah Al Dustūr Juz I hlm. 187. Ketiga mujtahid tersebut sama-sama berpendapat bahwa wazīr tanfīdz tidak boleh dijabat oleh orang kafir. Alasannya wazīr tanfīdz adalah bithānah (orang dekat/kepercayaan) bagi Imam/Khalifah, maka wazīr tanfīdz haruslah dijabat seorang muslim, tidak boleh dijabat kafir. Dalilnya QS Ali ‘Imran ayat 118, yang melarang mengambil bithānah (orang dekat/kepercayaan) dari kalangan orang non muslim. Inilah pendapat yang lebih rājih (kuat), yaitu yang mengharamkan wazīr tanfīdz dijabat non muslim.

Ketiga, adalah tidak pada tempatnya membolehkan pemimpin kafir sebagai kepala daerah dengan menggunakan pendapat Imam Mawardi yang membolehkan kafir dzimmi menjadi wazīr tanfīdz. Mengapa? Sebab persoalan kepala daerah telah dibahas oleh Imam Mawardi dalam bab khusus (Bab III) tentang pengangkatan kepala daerah (fī taqlīd al imārah ‘ala al bilād). Jadi kalau berbicara tentang kepala daerah, seharusnya yang dirujuk adalah bab tentang pengangkatan kepala daerah ini, bukan bab tentang pengangkatan para wazir (fī taqlīd al wuzārah) (Bab II). Ini namanya argumentasi salah bab. (Lihat Imam Mawardi, Al Ahkām Al Sulthāniyyah, hlm. 30-39 [Bab II] dan 40-46 [Bab III]).

Klaim Bahwa Ibnu Taimiyah Membolehkan Pemimpin Kafir Asal Adil?

Ada pula yang berargumen pemimpin kafir itu boleh, dengan klaim bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat pemimpin kafir boleh asalkan adil.

Argumen ini tidak benar. Yang benar, Ibnu Taimiyah sekedar mengutip ungkapan orang lain, bukan menegaskan pendapatnya sendiri. Atau sekedar menekankan betapa pentingnya keadilan dengan ungkapan hiperbolik (mubālaghah), dan bukan sedang menyatakan pendapat fiqihnya.

Memang Ibnu Taimiyah pernah berkata dalam kitabnya Majmu’ūl Fatāwā,”Maka sesungguhnya manusia tidak berselisih bahwa akibat kezaliman adalah kehinaan dan akibat keadilan adalah kemuliaan. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa Allah akan menolong negara yang adil meski itu negara kafir, dan tak akan menolong negara yang zalim meski itu negara mukmin.” (fa inna an nās lam yatanāza’ū anna ‘āqibat az zulm wakhīmah wa ‘āqibat al ‘adli karīmah, wa li-hādza yurwa Allah yanshuru ad dawlah al ‘ādilah wa in kānat kāfirah wa lā yanshuru ad dawlah az zālimah wa in kānat mu`minah). (Ibnu Taimiyah, Majmu’ūl Fatāwā, Juz XXVIII, hlm. 63).

Dari ungkapan otentik itu, secara jelas Ibnu Taimiyah telah mengutip ungkapan pihak lain, bukan menegaskan pendapatnya sendiri. Ini nampak dari perkataannya yang menggunakan kalimat pasif (majhūl), yaitu wa li-hādza yurwa (oleh karena itu diriwayatkan). Maka adalah kebohongan jika ada klaim Ibnu Taimiyah berpendapat pemimpin kafir (atau negara kafir) boleh asalkan adil.

Ungkapan Ibnu Taimiyah tersebut dalam bahasa Arab dapat dianggap mubālaghah, yaitu ungkapan hiperbolik )melebih-lebihkan) untuk menekankan betapa pentingnya keadilan, dengan ungkapan yang makna harfiyahnya boleh jadi tidak ada faktanya atau bertentangan dengan syariah. Ini sama dengan perintah Rasulullah SAW agar kita mendengar dan mentaati pemimpin meskipun dia adalah “budak Habasyah yang rambutnya seperti kismis.” (HR Bukhari no 6273). Kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, yang dimaksud “budak Habasyah” adalah “bekas budak Habasyah” sebagai ungkapan mubālaghah, karena ulama telah sepakat budak tidak boleh menjadi pemimpin. (Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bāri, Juz XIII, hlm.132).

Terlebih lagi, Ibnu Taimiyah sendiri dengan tegas menyatakan bahwa tujuan kekuasaan adalah untuk menerapkan syariah Islam dan mengatur kehidupan dunia dengan syariah Islam. (Ibnu Taimiyah, As Siyāsah Al Syar’iyyah, hlm. 13). Bagaimana mungkin tujuan kekuasaan tersebut dapat terwujud jika pemimpin umat adalah orang kafir?

Ini Bukan Negara Khilafah, Tapi Negara Pancasila (NKRI)?

Ada pula yang berargumen bahwa pemimpin kafir boleh-boleh saja, karena kita sekarang berada dalam negara Pancasila alias NKRI, bukan dalam negara Khilafah. Dikatakan bahwa dalam NKRI baik muslim maupun non muslim sama-sama berhak menjadi pemimpin.

Argumen ini menyesatkan karena tidak menggunakan Islam sebagai landasan untuk menyikapi boleh tidaknya non muslim menjadi pemimpin. Seharusnya seorang muslim menggunakan landasan Islam berdasarkan Al Quran dan As Sunnah, bukan yang lain. Jika menggunakan landasan Islam, sebenarnya sangat jelas bahwa haramnya pemimpin kafir merupakan hukum Islam yang berlaku umum di mana saja, baik di negara Khilafah maupun di negara bukan Khilafah. Apa yang halal dalam negara Khilafah adalah tetap halal di luar negara Khilafah. Sebaliknya apa yang haram di negara Khilafah adalah tetap haram di luar negara Khilafah.Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm berkata :

أن الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر والحرام في بلاد الإسلام حرام في بلاد الكفر

“Sesungguhnya apa saja yang halal di Dār Al-Islām [Khilafah] adalah tetap halal di negeri-negeri kufur. Dan apa saja yang haram di negeri-negeri Islam adalah tetap haram di negeri-negeri kufur.” (Imam Syafi’i, Al-Umm [Al-Manṣūrah : Dārul Wafā`, 2001], Vol. XIX, hlm. 237).

Imam Syaukani juga mengatakan hal yang semakna :

فإن أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وجدوا، ودار الحرب ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو لبعضها

“Maka sesungguhnya hukum-hukum syara’ adalah suatu keharusan bagi kaum muslimin di manapun juga mereka berada. Dār Al-Harb [negara non Khilafah] bukanlah penghapus (nasikh) hukum-hukum syara’ atau sebagiannya.” (Imam Syaukani, Al Sayl Al Jarrār, Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2004).

Tafsir Awliyā Bukan Pemimpin Tapi Teman Dekat?

Ada yang berpendapat bahwa kata awliyā` dalam QS Al Māidah 51 artinya adalah teman dekat, bukan pemimpin. Jadi katanya mengangkat pemimpin kafir tidak dilarang, karena yang dilarang adalah mengangkat orang kafir sebagai teman dekat.

Jawaban untuk argumen ini ada 2 (dua); Pertama, memang benar secara umum kata awliyā’ baik dalam QS Al Māidah 51 maupun pada ayat lainnya seperti QS An Nisā` : 144, dapat ditafsirkan sebagai khashah (orang khusus) atau bithānah (teman dekat). (Lihat tafsir kata awliya` pada QS An Nisā` : 144 dalam Tafsir Ibnu Katsir, Juz I, hlm 867; Tafsir Al Qurthubi, Juz V, hlm. 425). Namun, membatasi makna awliyā hanya pada makna khashah (orang khusus) atau bithānah (teman dekat) adalah pembatasan atau pengkhususan yang tanpa didasarkan pada dalil (takhshīsh bilā mukhashshis). Sebab berdasarkan mafhūm muwāfaqah (penarikan makna implisit yang lebih besar cakupannya daripada makna eksplisit), kata awliya` dapat juga diartikan sebagai pemimpin (penguasa). Sebab jika mengangkat orang kafir sebagai teman dekat saja sudah haram, apalagi mengangkatnya sebagai penguasa atas kaum muslimin. Syeikh Īhāb Kamāl Ahmad mengomentari tafsir kata awliya` dalam QS An Nisā` : 144 :

فإن كانت مصادقتُهم وإفشاءُ أحوال المؤمنين الباطنةِ إليهم، وجعْلُهم من الخَواصِّ – من صور الموالاة التي نَهت عنها الآية، فلا ريب أنَّ توليتهم أمْرَ المسلمين، وجعْلَهم حكامًا عليهم من أظهر صُوَر الموالاة لهم وأشَدِّها تحريمًا.       

“Jika berkawan dengan mereka (non muslim), juga membuka rahasia-rahasia kaum mukminin kepada mereka, serta menjadikan mereka sebagai teman khusus sudah termasuk dalam bentuk memberikan loyalitas (berwali) yang dilarang oleh ayat ini, maka tidak diragukan lagi menyerahkan urusan kaum muslimin kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai penguasa atas kaum muslimin adalah juga termasuk bentuk berwali yang paling jelas kepada mereka dan lebih berat keharamannya.” (Īhāb Kamāl Ahmad, Ar Radd Al Mubīn ‘Ala Man Ajāza Wilāyah Al Kāfir ‘Alā Al Muslimīn, hlm. 3).

Kedua, bahwa QS Al Māidah 51 bukanlah dalil satu-satunya yang mengharamkan pemimpin kafir. Jadi andaikata tafsir awliyā` dalam QS Al Māidah 51 dipastikan hanya satu makna (padahal tidak), yaitu teman dekat, bukan berarti mengangkat pemimpin kafir lantas hukumnya boleh. Karena keharaman pemimpin kafir juga ditunjukkan oleh banyak ayat-ayat lainnya. Misalnya QS An Nisā` : 59 dimana Allah memerintahkan kita mentaati penguasa di antara kaum muslimin (ulil amri minkum). Kata “minkum” dalam ayat ini menjadi dalil bahwa penguasa kaum muslimin wajib dari kalangan kaum muslimin, tidak boleh dari kalangan non muslim. Ayat lain misalnya QS An Nisā` : 141 menegaskan Allah SWT tidak menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Ayat ini juga dapat menjadi dalil yang mengharamkan mengangkat pemimpin kafir, karena pengangkatan orang kafir sebagai pemimpin akan menjadi jalan bagi kaum kafir untuk menguasai urusan kaum muslimin.

Awliyā`Bentuk Jamak (Kepemimpinan Kolektif) Kalau Tunggal Tidak Mengapa?

Ada yang berargumen bahwa yang dilarang dalam QS Al Māidah 51 adalah mengangkat kepemimpinan kolektif yang terdiri dari orang kafir semuanya. Alasannya karena kata awliyā` adalah bentuk jamak, dari kata tunggal waliy. Implikasinya kalau pemimpin yang diangkat satu orang kafir saja, tidak apa-apa.

Bantahannya, kata awliyā` dalam ayat itu memang harus berbentuk jamak agar sesuai dengan lafazh orang-orang Yahudi dan Nashrani (al yahud wa an nashara) yang juga berbentuk jamak. (Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughah Al Fuqaha`, hlm. 370 & 397). Tetapi ini tak berarti mengangkat satu orang pemimpin kafir boleh. Karena mengangkat pemimpin kafir baik satu orang (individu) maupun banyak orang (kepemimpinan kolektif) sama-sama haram, tanpa ada perbedaan, berdasarkan kemutlakan dan keumuman nash.

Ini seperti larangan umum/mutlak kepada orang-orang beriman untuk shalat dalam  keadaan mabuk sebagaimana dalam  QS An Nisa` : 43 (yang artinya),”Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu (antum, bentuk jamak) shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk (wa antum sukara).” Apakah dari ayat ini lalu bisa disimpulkan, yang dilarang shalat hanyalah sekumpulan orang mabuk secara kolektif, sedang kalau yang mabuk seorang saja berarti dia boleh sholat? Tetap tidak boleh bukan? Maka demikian pula larangan mengangkat orang kafir, baik yang diangkat sekumpulan orang kafir maupun hanya satu individu kafir, hukumnya sama-sama haram.

Ayat Larangan Pemimpin Kafir Hanya Dalam Kondisi Perang?

Ada yang berargumen larangan mengangkat pemimpin kafir dalam QS Al Māidah 51 hanya terjadi dalam kondisi perang, mengingat konteks turunnya ayat tersebut adalah ketika terjadinya perang antara kaum muslimin melawan Yahudi Bani Qainuqa’. Jadi, katanya ayat itu tidak dapat diterapkan dalam kondisi damai seperti saat ini.

Argumen ini membatasi makna tanpa dalil (takhshīsh bilā mukhashshis). Yang benar, ayat QS Al Māidah 51 meski mempunyai sababun nuzul kondisi perang, tetapi keumuman ayatnya membolehkan penerapannya dalam kondisi apa saja, baik kondisi perang maupun kondisi damai. Kaidah ushuliyah menyebutkan : al ‘ibrah bi umum al lafzhi laa bi khushush as sabab (yang menjadi patokan adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab). (Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islāmiyyah, Juz III, hlm. 240). Wallahu a’lam. KH SHiddiq Al Jawi

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web

Leave a Reply