Memanfaatkan Sumber Daya Air Dalam Islam

Pintu Ledeng TV - Memanfaatkan Sumber Daya Air Dalam Islam

Memanfaatkan Sumber Daya Air Dalam Islam

Pintuledeng.com – Sumber Daya Air (SDA) merupakan sumberdaya alam yang masuk dalam kategori fasilitas umum yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan barang milik publik (al-milkiyyah al-‘ammah). Pengelolaannya harus diserahkan kepada negara  secara profesional dan bebas korupsi. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاء وَ الْكَلإَ وَالنَّارِ

Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Karena itu pengelolaannya tidak boleh diserahkan/dikuasakan kepada swasta apalagi pihak asing. Hal ini didasarkan pada hadis:

عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ: أَنَّهُ وَفْدَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِى بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَه.  فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِى مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزِعَ مِنْهُ

Dari  Abyadh bin Hammal: Ia menghadap kepada Nabi saw. dan memohon diberi bagian dari tambang gara—yang menurut Ibnu Mutawakkil—berada di daerah Ma’rib. Lalu beliau memberikan tambang itu kepada dia. Namun, tatkala orang tersebut berpaling, seseorang yang berada di majelis beliau berkata, “Tahukah Anda bahwa yang Anda berikan adalah [seperti] air yang mengalir?” Beliau pun membatalkan pemberiannya (HR al-Baihaqi dan at-Tirmidzi).

Karena itu sumberdaya air seperti sungai, danau dan sebagainya merupakan milik umum. Semuanya harus dikelola oleh negara  dengan segenap kewenanganannya. Negara harus mampu mendistribusikan kekayaan ini dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat baik untuk kepentingan air minum, industri ataupun pertanian.

Pengelolaan Air Minum dalam Perspektif Islam

Pengelolaan air minum dalam perspektif Islam haruslah memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama: Mengingat air memiliki status sebagai kepemilikan umum, semua masyarakat berserikat terhadapnya dan memiliki hak untuk dapat memanfaatkanya. Namun, boleh adanya kepemilikan pribadi atas zat air yang berada dalam propertinya selama itu tidak berhubungan dengan sarana umum. Pada prinsipnya, setiap individu atau komunitas kecil masyarakat dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan airnya secara mandiri selama perkara tersebut tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak menimbulkan perpecahan/persengketaan dengan masyarakat lainnya.

Kedua: Dalam hal pemenuhan kebutuhan air secara mandiri yang dilakukan oleh individu/komunitas kecil masyarakat itu diduga kuat berpotensi menimbulkan konflik/persengketaan antar masyarakat, maka negara harus mengambil alih peran pengelolaannya.

Ketiga: Pada pemenuhan kebutuhan air dalam skala komunitas yang lebih besar, dimana untuk dapat memanfaatkan airnya diperlukan sentuhan teknologi dan biaya investasi yang tinggi, maka negara secara mutlak harus memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tersebut dalam rangka pengaturan kemaslahatan rakyatnya.

Keempat: Negara harus melakukan upaya semaksimal mungkin agar tidak ada satu pun wilayah dalam teritorialnya yang penduduknya mengalami kesulitan untuk memperoleh air.

Kelima: Strategi dalam pengelolaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat harus dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan dan profesionalitas orang yang mengurusinya.

Keenam: Pengelolaan air minum harus memiliki sasaran utama sebagai berikut:

  1. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh air minum.
  2. Melakukan distribusi air kepada masyarakat secara merata.
  3. Menjamin terpenuhinya kebutuhan air minimal (besaran volumenya bisa dirumuskan lebih lanjut) untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan bersuci/thaharah.
  4. Pengembangan pengelolaan harus difokuskan pada perluasan cakupan pelayanan, baru kemudian peningkatan kuantitas aliran.

Atas dasar semua ini, pengelolaan air minum harus diserahkan kepada negara untuk menjamin bahwa setiap rakyatnya mendapatkan haknya atas apa yang menjadi kepemilikannya, yakni air. Negara tidak boleh menyerahkan urusannya kepada swasta (privatisasi) karena akan menghilangkan penguasaan atas aset-aset milik umum, baik   sebagian maupun keseluruhan; baik sementara maupun selamanya; baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Namun demikian, masih dimungkinkan adanya keterlibatan swasta pada perkara ini, baik itu perorangan maupun perusahaan, dalam hal antara lain: penyediaan jasa perencanaan; penyediaan barang yang dibutuhkan oleh pengelola air minum atas kesepakatan kedua belah pihak;  kontraktor untuk jasa pekerjaan bangunan-bangunan air, pemasangan pipa, instalasi mekanikal dan elektrikal dan lain-lain.

Comments

comments

Disc Iklan Ramadhan for Web